Deskripsi Pemerintah mendorong Wajib Pajak agar memanfaatkan Mutual Agreement Procedure (MAP) sebagai solusi alternatif penyelesaian sengketa pajak berganda lintas yurisdiksi. MAP merupakan prosedur persetujuan bersama antar-otoritas pajak untuk menyelesaikan sengketa perpajakan internasional yang timbul dalam penerapan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty, termasuk yang terkait dengan koreksi transfer pricing. Kebijakan MAP di Indonesia mengacu pada